Skip to content

Pentagon spokesman GeorgeLittle: Captured drone (ScanEagle) in Iran made by US.

#Pentagon spokesman #GeorgeLittle

Pentagon spokesman George Little has acknowledged that the unmanned aerial vehicle that Iran captured while it was flying over the Persian Gulf is a US-made ScanEagle.

A commander of Iran’s Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) said on Wednesday that the Islamic Republic fully extracted data from the US spy drone, which was captured by Iranian forces over the Persian Gulf upon its intrusion into Iranian airspace on Tuesday.

“The drone, in addition to gathering military data, used to pursue gathering data in the field of energy, especially the transfer of oil from Iran’s oil terminals,” Head of the IRGC Public Relations Department Brigadier General Ramezan Sharif added.

The Pentagon spokesman is the first US official to admit to the loss of the pilotless aircraft, an issue that other high-ranking officials have shied away from verifying fearing the domestic and international backlash over the case which is not the first of its kind.

Little, however, added that it couldn’t be determined whether the captured drone was operated by the US.

Iran has released footage of the captured drone, which is a long-endurance aircraft manufactured by Insitu, a subsidiary of Boeing.

Following Iran’s announcement about the capture of the spy aircraft, the US Navy said it had not lost any drones, adding that the ScanEagle is an “off the shelf variety” which could have belonged to another country.

Sharif, however, urged the United States to accurately recount its drones, saying Iran will release more information on the aircraft if deemed necessary.

Last year, the Iranian military also grounded a US RQ-170 spy drone while it was flying over the Iranian city of Kashmar, some 140 miles (225 km) from the Afghan border.

US RQ-170

Last month, Iran repelled a US drone that had entered the country’s airspace above the territorial waters of the Islamic Republic in the Persian Gulf.

Advertisements

Sudan has captured a vulture with Israeli spying equipment attached to it in the western Darfur region, Sudanese media say.

The media reported on Thursday that Darfur authorities found an Israeli Park Services GPS chip attached to the bird.

The vulture was on an espionage mission for the Tel Aviv regime, the media stated, adding that the bird had a leg band with labels that read in Hebrew, “Israel Nature Service” and “Hebrew University, Jerusalem.”

The equipment fastened to the vulture was capable of taking photos and sending them back to Israel.

However, Israel’s National Parks Service has denied the reports and said that both the GPS chip and the device were used by ecologists to track migration.

On October 24, Sudanese Minister of Information Ahmed Bilal Osman said four Israeli warplanes had attacked a weapons production factory in the Sudanese capital, Khartoum, killing at least two people.

Sudanese President Omar al-Bashir said on October 26 that the “reckless behavior is a manifestation of Israel’s concerns and nervousness about the political and social upheavals in the region and about the progress in Sudan.”

Sudan is not the only state reporting the capture of a bird with Israeli spying equipment attached to it.

In 2011, Saudi media reported that authorities had captured a griffon vulture with Israeli spying equipment attached to one of its legs, and a “Tel Aviv University” label.

A vulture flies away after being freed in the Negev Desert following an Israeli project during which 66 vultures were captured for monitoring, marking and ringing the vulture population in the desert.

A vulture flies away after being freed in the Negev Desert following an Israeli project during which 66 vultures were captured for monitoring, marking and ringing the vulture population in the desert.

Penyimpangan Birokrasi dan Korupsi Dunia Nyaris Lepas Kontrol

Penyimpangan Birokrasi dan Korupsi Dunia Nyaris Lepas Kontrol

Transparency International dalam laporan tahunannya menyebutkan, Arab Saudi dan Kuwait berada di peringkat 66 jadwal kesehatan birokrasi, dan terendah di antara negara-negara Arab lain.

Alalam (6/12) melaporkan, lembaga ini setiap tahun merilis laporan tahunan tentang penyimpangan birokrasi di berbagai negara dan dalam laporan terbarunya disebutkan bahwa korupsi serta penyimpangan birokrasi terus berlanjut di dunia dan bahkan di dua pertiga negara dunia masalah nyaris tidak terkontrol.

Berdasarkan laporan tersebut, Qatar dan Uni Emirat Arab berada di peringkat 27.

Yunani dan Italia menghadapi krisis korupsi dan penyimpangan birokrasi terbesar di Eropa.

Dalam 174 urutan Tranparency International itu, Korea Utara, Somalia dan Afghanistan berada di peringkat terakhir, sementara Denmark, Finlandia dan Selandia Baru berada diperingkat pertama.

Jerman menduduki peringat 13 sementara Perancis berada di urutan 22 transparansi birokrasi.

Transparency International adalah sebuah lembaga independen yang bermarkas di Berlin, Jerman. Dibentuk pada tahun 1993, setiap tahunnya lembaga ini merilis laporan mengenai tingkat tranparansi dan kesehatan brikorasi serta korupsi di berbagai negara.

Perdana Menteri Irak Tetap Tawarkan Persahabatan Kepada Turki di Tengah Friksi.

Perdana Menteri Irak Tetap Tawarkan Persahabatan Kepada Turki di Tengah Friksi.

Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki kembali menuntut Turki untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Baghdad, namun pada saat yang sama juga menekankan pentingnya pemulihan hubungan kedua negara.

Alalam (6/12) melaporkan, Maliki dalam wawancaranya dengan koran Huriyet terbitan Turki menyatakan keberatan atas penolakan Ankara untuk mengekstradisi Tareq al-Hashemi, mantan wapres Irak yang menjadi buron dan telah dijatuhi hukuman mati.

Dikatakannya, “Bagaimana sikap pemerintah Turki sekarang jika seandainya Baghdad memberikan suaka politik kepada Abdullah Ocalan, Ketua Partai Buruh Kurdistan?”

Ankara hingga kini menolak mengekstradisi mantan wapres Irak terpidana mati itu.

Maliki menjelaskan, hubungan kedua negara saat ini tidak direstui rakyat Irak dan Turki dan oleh karena itu dia menawarkan persahabatan kepada sejawatnya asal Turki Recep Tayyib Erdogan.

“Di samping seluruh friksi yang ada, kami memberikan ‘ranting zaitun’ kepada mereka [Ankara] dengan syarat Turki tidak mencampuri urusan dalam negeri Irak,” tuturnya.

Menurut keterangan sejumlah sumber pemerintah, para pejabat Irak dua hari lalu tidak memberikan ijin pesawat yang ditumpangi oleh Menteri Energi Turki untuk mendarat di bandara Arbil, Kurdistan, karena tidak ada ijin resmi dari pemerintah pusat Baghdad.

Pada bulan Agustus lalu, pemerintah Irak menyampaikan protes atas kunjungan Menlu Turki, Ahmet Davutoglu ke Kirkuk, tanpa koordinasi dengan pemerintah Irak.

Afsel Panggil Dubes Israel di Pretoria

Afsel Panggil Dubes Israel di Pretoria

Afrika Selatan memanggil Duta Besar Israel untuk Pretoria atas rencana terbaru Tel Aviv membangun ribuan unit permukiman di wilayah Palestina Pendudukan.

“Kami merasa harus melakukan ini untuk menunjukkan besarnya kepedulian kami terhadap rencana pemukiman Zionis baru,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Ebrahim Ebrahim, Kamis (6/12).

Pejabat itu menambahkan bahwa langkah ini “sejalan dengan aksi serupa yang dilakukan di Inggris, Perancis dan Jerman.

Rencana untuk membangun 3.000 unit permukiman di Baitul Maqdis timur (Yerusalem) dan Tepi Barat Sungai Jordan telah disetujui Tel Aviv pada 30 November.

Pengumuman pembangunan permuikiman itu setelah Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina di PBB menjadi negara pengamat. Status tersebut membuat otorita Palestina dapat mengakses badan-badan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional.

Awal pekan ini, Australia, Spanyol, Swedia, dan Denmark juga memanggil Duta Besar Israel untuk memberikan keterangan tentang rencana perluasan permukiman Zionis di wilayah Palestina.

Israel telah membangun 120 pemukiman sejak tahun 1967 di Tepi Barat dan Baitul Maqdis timur, untuk menampung lebih dari setengah juta warga Israel. PBB menyebut pemukiman itu ilegal karena dibangun di atas wilayah pendudukan.

Mursi Akan Ungkap Identitas Para Pengobar Krisis

Mursi Akan Ungkap Identitas Para Pengobar Krisis

Mursi Akan Ungkap Identitas Para Pengobar Krisis

Walid al-Haddad, Koordinator Hubungan Luar Negeri Partai Kebebasan dan Keadilan Mesir menyatakan, Presiden Muhammad Mursi dalam pidato mendatangnya akan mengungkap identitas para penyulut krisis di negara ini.

Al-Haddad dalam wawancaranya dengan Alalam (6/12), menuding para penentang keputusan Mursi berupaya menjegal kemenangan kelompok-kelompok Islam dalam pemilu parlemen mendatang dan menggagalkan pelaksanaan referendum UUD yang akan digelar pertengahan bulan ini.”

Ditambahkannya, “Mereka mengkhawatirkan kemenangan kelompok-kelompok Islam dalam pemilu mendatang parlemen karena mereka tahu pilihan rakyat Mesir. Dan untuk mencegah kemenangan tersebut, mereka berupaya menggagalkan referendum.”

Menurut al-Haddad, deklarasi undang-undang dasar oleh Mursi itu dimaksudkan mengakhiri masa transformasi Mesir.

Amnesty International accuses South Korea of abusing security law.

Amnesty International has accused South Korea of systematically abusing a security law in order to silence political opposition in the country.

On Thursday, Amnesty documented a 40-page report accusing the administration of South Korean President Lee Myung-Bak of a “dramatic increase” in the use of the 65-year-old National Security Law (NSL).

“The NSL is being used as a smoke screen to hound critics of the government, with serious consequences for those targeted,” said Amnesty’s East Asia Researcher Rajiv Narayan.

According to the rights organization, since the administration took office in 2008, Seoul authorities have utilized vaguely worded NSL clauses directed toward individuals or organizations perceived to be against government policies, particularly in North Korea.

“No one is denying the right of South Korea to ensure the security of its citizens. But that is not what is being witnessed with the arbitrary and widening application of the NSL. Such abuse has to end,” Narayan added.

In its report, Amnesty cited data from the National Prosecutors Office indicating that the number of cases registered under the NSL had almost doubled during 2008 to 2011 from 46 to 90.

With the South Korean presidential election a month away, Amnesty said it has asked all presidential candidates to abolish or fundamentally reform the NSL.

Amnesty International has accused South Korea of abusing the National Security Law (NSL).

Amnesty International has accused South Korea of abusing the National Security Law (NSL).